Peraturan Hukum Laut di Indonesia adalah landasan penting dalam mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah di perairan Indonesia. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan potensi sumber daya alam laut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Menurut Pakar Hukum Laut dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Peraturan Hukum Laut di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam laut. Dengan adanya peraturan yang kuat, diharapkan pemanfaatan sumber daya alam laut dapat dilakukan secara bertanggung jawab.”

Salah satu peraturan yang penting dalam hukum laut di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pengelolaan sumber daya alam laut, termasuk perlindungan lingkungan laut dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Namun, sayangnya masih banyak pelanggaran terhadap peraturan hukum laut di Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih terjadi illegal fishing di perairan Indonesia yang merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran di laut Indonesia.

Dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam laut, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, yang menyatakan bahwa “pengelolaan sumber daya alam laut harus melibatkan seluruh pihak agar dapat dilakukan secara berkelanjutan.”

Dengan mematuhi peraturan hukum laut di Indonesia, diharapkan potensi sumber daya alam laut dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Mari kita semua berperan aktif dalam menjaga laut Indonesia agar tetap lestari dan berkelanjutan.