Peran Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Laut di Indonesia

Tindak pidana laut merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan tegas di Indonesia. Untuk itu, peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut sangatlah penting. Hukum menjadi landasan utama dalam menindak pelaku kejahatan di laut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, hukum memiliki peran yang sangat vital dalam menangani tindak pidana laut. Dalam salah satu wawancara, beliau menyatakan bahwa “Tanpa adanya hukum yang kuat, penanggulangan tindak pidana laut akan sulit dilakukan.”

Hukum laut sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam undang-undang tersebut, dijelaskan mengenai upaya penegakan hukum di laut guna mencegah dan menindak tindak pidana laut.

Selain itu, peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut juga tercermin dari kerjasama antar lembaga terkait seperti TNI AL, Polri, dan Bakamla. Mereka bekerja sama dalam melakukan patroli laut dan penindakan terhadap pelaku kejahatan di laut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Nasution, “Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan di laut. Dengan adanya hukum yang kuat, diharapkan tindak pidana laut dapat ditekan dan masyarakat maritim dapat merasa aman.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia sangatlah vital. Diperlukan kerjasama antar lembaga terkait serta penegakan hukum yang tegas guna menciptakan keamanan dan ketertiban di laut Indonesia. Semua pihak harus bersatu dan bekerja sama dalam menangani masalah ini demi kebaikan bersama.