Kewenangan Bakamla dalam Melindungi Perairan Indonesia

Kewenangan Bakamla dalam melindungi perairan Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan negara kita. Bakamla atau Badan Keamanan Laut merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengamanan perairan Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kewenangan Bakamla dalam melindungi perairan Indonesia mencakup pengawasan, patroli, dan penegakan hukum di laut.”

Menurut Pakar Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, kewenangan Bakamla dalam melindungi perairan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Bakamla memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum di laut.

Salah satu wewenang Bakamla yang penting adalah dalam menangani kasus pelanggaran perairan Indonesia oleh kapal-kapal asing. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Bakamla berhasil menangkap kapal pencuri ikan asal Vietnam di perairan Natuna. Menurut Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, “Kewenangan Bakamla dalam hal ini sangatlah penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.”

Selain itu, kewenangan Bakamla juga meliputi penanganan kasus pencemaran lingkungan di perairan Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, “Bakamla harus dapat bertindak tegas dalam menangani kasus pencemaran lingkungan di laut, yang dapat merugikan ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat pesisir.”

Dengan demikian, kewenangan Bakamla dalam melindungi perairan Indonesia harus terus ditingkatkan dan didukung oleh seluruh pihak. Sebagai negara maritim, keberadaan Bakamla sangatlah vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia. Semoga dengan adanya kewenangan yang jelas, Bakamla dapat semakin efektif dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi perairan Indonesia.