Peran penting penegakan hukum laut di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, sayangnya masalah illegal fishing dan pelanggaran hukum laut lainnya masih sering terjadi di perairan Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, penegakan hukum laut di Indonesia masih lemah. “Kita masih sering mendengar kasus-kasus illegal fishing yang merugikan negara dalam hal sumber daya laut,” ujarnya. Oleh karena itu, peran penting penegakan hukum laut di Indonesia harus diperkuat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerja sama antara berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Kepolisian. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), R. Agung Suryawan, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum laut harus melibatkan semua pihak agar lebih efektif.”

Tidak hanya itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum laut di Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah, Suryadi, “masyarakat sebagai mata dan telinga harus aktif melaporkan jika menemukan aktivitas illegal fishing di sekitar wilayah mereka.”

Dengan demikian, peran penting penegakan hukum laut di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, TNI AL, Kepolisian, dan masyarakat, diharapkan masalah illegal fishing dan pelanggaran hukum laut lainnya dapat diminimalisir sehingga sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.